Apa Tugas Dan Fungsi Badan POM?

Posted on Juni 14, 2010

1


Dah lama gak posting, jadi buntu idenya. Menjadi Histus Blogger, tidak mengenakkan. Selain kehilangan ide untuk menulis tadi, kita juga tidak bisa mengikuti berita apa yang telah dan akan diposting. Untungnya saya tidak kelamaan Histusnya.

Baiklah, di kesempatan ini, saya akan coba berbagi tentang topik “POLISI” nya obat dan makanan yang beredar di negara kita tercinta ini. Ada “kesatuan” yang dinamakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia. Yang merupakan lembaga non-departemen bentukkan pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam tugasnya, dimana lembaga ini mengurusi masalah peredaran obat dan makanan ke konsumen.

Apa saja tugas dan kewenangan Badan POM ini? Mari saya bagi sini :

Badan POM mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar.

2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.

3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran.


4. Post Marketing Vigilans termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk yang telah beredar di pasaran.

6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan (Internal).

7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik (Publik Warning).

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan POM mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.

2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro.

3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.


4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat additif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.

5. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Jadi, sudah lengkap negara kita ini, selain dari peredaran wanita, obat dan makanan pun di awasi. Tapi kita juga berharap, bahwa “Polisi” nya makanan dan minuman ini tidak sama dengan Polisi Lalu Lintas di jalan. Yang bisa disuap dan “berdamai” kepada seseorang atau badan yang jelas terbukti bersalah.

Semoga Polisi Obat Dan Makanan Indonesia negara kita ini diberikan “Petunjuk“, amin

Posted in: BPOM